SUNGAIPENUH-Pembatasan jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Alfin Bakar, SH mendapat apresiasi masyarakat.
Pasalnya, banyaknya kendaraan Dinas membuat APBD Kota Sungai Penuh membengkak dan celah melakukan korupsi cukup tinggi.
“Kita sangat mengapresiasi langkah pak Walikota Alfin dengan mengumpulkan dan mendata kendaraan Dinas Kota Sungai Penuh.” ujar salah seorang pejabat ASN Kota Sungai Penuh.
“Apalagi tadi terkuak bahwa jumlah kendaraan Dinas milik Pemkot seluruhnya mencapai 1430. Tentu ini sangat menguras anggaran untuk operasional dan pemeliharaan,” terangnya
Menurut dia, satu kendaraan Dinas roda empat membutuhkan biaya operasional yang sangat besar dan juga memiliki potensi untuk dilakukan korupsi.
“Besar anggaran untuk melakukan pemeliharaan satu kendaraan. Mulai dari pajak, beli ban 4 buah dalam setahun, biaya service, ganti oli. Banyak biayanya,” terangnya
“Belum lagi dananya yang rawan diselewengkan. Misal oli harus diganti ban harus ditukar dan lainnya. Ternyata tidak dilakukan pergantian,” terangnya
“Makanya tidak heran banyak sekali kendaraan Dinas yang rusak berat dan tidak bisa dipergunakan lagi,” terangnya
Sementara itu, Adharianto anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari PAN mendukung langkah Walikota Sungai Penuh melakukan pendataan dan kedepan mengurangi jumlah kendaraan Dinas.
Serta melakukan pelelangan kendaraan Dinas. Pasalnya, banyaknya kendaraan Dinas tentu akan membebani APBD Kota Sungai Penuh.
“Kita melihat Walikota sekarang berasal dari kalangan swasta. Pola pikirnya tentu bagaimana pekerjaan lebih efesien dan tepat sasaran. Dan ini haruslah kita dukung bersama sama,” ujarnya
“Dengan melakukan efisiensi jumlah kendaraan Dinas tentu biaya pemeliharaannya bisa digunakan ke yang lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” terangnya.
“Mana yang tidak efesien yang menyebabkan besarnya biaya pemeliharaan sebaiknya dilelang saja,” terangnya
Kemudian, dia juga mengungkapkan, pola pikir bahwa dengan menggunakan kendaraan dinas posisi ASN merasa lebih terhormat juga harus dirubah.
“Paradigma bahwa dengan mengendarai plat merah kita merasa terhormat di mata masyarakat haruslah dirubah. Terhormat atau tidaknya itu tergantung dari bagus atau tidaknya kita melayani masyarakat,” ujarnya. (AKI/DD)
